Kedepan Bakamla RI Berharap Kepastian Perpu Hukum dan RUU Keamanan Laut Diterbitkan

Jpeg

Bisnis Metro, JAKARTA — Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut  Republik Indonesia  (Bakamla RI) memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama (Deputi inhuker) Bakamla RI, Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs.M.H. mengungkapkan sesuai dengan Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang menyelenggarakan fungsi “Mensinergikan dan Memonitor Pelaksanaan Patroli Perairan Oleh Instansi Terkait”, ungkapnya di acara media gathering di kawasan Ancol, kamis(13/9/2018).

“Kita tau bahwa perbedaan kejahatan di darat dan di laut itu sangat luar biasa bedanya. Pencemaran laut misalnya, sangat sulit untuk membuktikannya, kecuali dengan citra satelit,” jelasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dalam sistem pembuktian lanjutnya, di negara Indonesia hanya photo pencemaran laut, pembuangan limbah dilaut, terkadang tidak bisa membuktikan sebagai pelaku kejahatan. “Di laut kita harus mempedomani hukum laut internasional. Karena itu penegakan Bakamla hadir sesuai prosudur dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2014,” ujarnya

“Setiap harinya tidak kurang dari 6000 kapal melewati lautan kita, untuk itu Bakamla tidak dapat bekerja sendiri, kita terintegrasi ada dari TNI AL, POLRI, KKP, dan Kejaksaan, semua bersinergi sesuai dengan penegakan hukum dilaut dengan sistem Multi Door,” ungkapnya

Kejahatan di laut menurutnya, tidak hanya satu pasal tapi bermacam macam pasal, bermacam macam Undang-undang yang tersebar di Stakeholder lain, karena itu perlu adanya suatu badan yang mensinergikan menyatukan.

“Mudah mudahan ke depan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kepastian hukum di laut. Dengan hadirnya Bakamla, bisa mensinergikan bagaimana mengawasi laut yang begitu luas, begitu besar kekayaan kita dilaut yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Oleh karena itu diperlukan RUU keamanan laut,” pungkasnya.(Yuni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *