MERINTIS SINERGITAS TNI-POLRI AGAR KOKOH DEMI KEUTUHAN NKRI   

0
93

Bisnis Metro, JAKARTA — Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, merupakan Panglima TNI ke-17 yang menjabat sejak  9 Desember 2017 menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.  Terdapat 11 program prioritas pembangunan TNI yang ingin dicanangkannya, salah satunya adalah transformasi TNI agar menjadi organisasi pertahanan negara yang profesional, modern dan tangguh, memiliki kemampuan proyeksi regional serta berkomitmen secara global.

Di segi keprofesionalan prajurit TNI, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., bercita-cita untuk mengokohkan soliditas serta sinergitas antara prajurit TNI dan Polri dari tingkat terbawah hingga teratas di seluruh penjuru tanah air sehingga persatuan, kesatuan dan keutuhan negara terpelihara secara nyata sepanjang masa. Harapan itu didasarkan pada tujuan jangka pendek nasional yaitu terjaminnya pengamanan oleh TNI-Polri dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif yang berhasil, aman dan lancar  tahun 2019.

Alasan mendasar perlunya sinergitas dan soliditas TN-Polri adalah agar dapat diredam bahkan dihilangkannya bibit laten konflik yang mengarah pada adu kekuatan destruktif antarpersonel di tingkat bawah (yang sering terjadi) antar kedua instansi. Sebagai instansi yang memiliki potensi kekuatan senjata dan kemampuan fisik, usaha mengokohkan soliditas dan sinergitas merupakan kebutuhan pokok yang perlu dirintis, dibina secara terus-menerus agar ke depan senantiasa solid dan sinergis secara nyata bahkan dapat membudaya di dua instansi tersebut.

 

USAHA PERERAT TNI-POLRI

Tidak lama berselang setelah menjabat, Panglima TNI menerima kunjungan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Tito Kanarvian, silahturahmi tersebut sebagai momentum hubungan yang lebih hangat antara TNI dan POLRI yang sebelumnya sering terjadi hubungan yang ‘Panas Dingin. Momentum awal tersebut berlanjut dengan aneka kegiatan kedua pimpinan TNI-Polri yang ditunjukkan di muka umum dalam berbagai kesempatan di berbagai wilayah di penjuru tanah-air.

Komitmen Panglima TNI mensinergikan kedua institusi tersebut diharapkan dapat dilakukan untuk menjaga soliditas TNI-POLRI mulai dari tingkat pimpinan hingga seluruh satuan wilayah.“Hal seperti ini yang benar-benar saya idam-idamkan, pertemuan seperti ini harus kita lakukan setiap ada kesempatan, bukan hanya sekedar seremonial saja. Kita harapkan sampai menyentuh ke bawah, “ ujar Hadi saat memberikan sambutan pada kunjungan Kapolri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/12/2017). Silahturahmi seperti itu sangat penting dilakukan untuk menjaga soliditas TNI-Polri, dengan demikian seluruh satuan wilayah yang berada di tingkat bawah baik TNI dan POLRI akan mencontoh apa yang dilakukan pimpinannya.

Tidak sampai disitu kedua Institusi tersebut bena-benar menjalankan silahturahmi seperti saat Kapolri Jenderal Tito Kanarvian kembali diundang untuk menjajal terbang dengan pesawat tempur mlik TNI AU, lalu ajakan ‘Ngopi Bareng’ diatas pesawat Hercules VVIP dan Pembaretan diatas KRI Bima Suci pengganti Dewa Ruci milik TNI AL. Semua ini adalah gaya komunikasi atau gaya diplomasi yang dilmiliki Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Hadi berharap melalui berbagai gaya diplomasi ini, TNI dan POLRI bisa terus bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan sinergitas tersebut Panglima TNI memerintahkan seluruh satuan jajaran TNI baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk memasang banner bertuliskan “TNI-Polri Bersinergi untuk Menjaga Kedaulatan NKRI”. Dalam banner bergambar keakraban antara Panglima TNI yang merangkap sebagai KSAU bersama KSAD, KSAL dan Kapolri setelah terbang dengan Pesawat Sukhoi. Makna gambar tersebut adalah pimpinan TNI-Polri sebagai instansi pertahanan keamanan negara saling bersatu dan bertekad bersama-sama sebagai pengawal negara untuk bersinergi satu sama lain dalam upaya untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tetap utuh.

Di kesempatan lain Panglima TNI dengan tegas mengatakan, “TNI berkomitmen tetap akan menjaga soliditas, koordinasi dan komunikasi  yang baik dengan Polri. Mudah-mudahan ini akan mempererat hubungan silahturahim diantara kita sehingga semua kegiatan di lapangan akan lebih mudah karena kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi, ini akan kita bangun”, kata Hadi.

Lebih lanjut  pada kesempatan lain pada tanggal 6 Maret 2018, sinergi TNI-POLRI benar-benar terlihat dalam acara olahraga bersama yang diikuti kurang lebih 4500 personel TNI dan POLRI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, mengusung tema, “Olahraga Bersama TNI-POLRI Guna Meningkatkan Sinergi dan Soliditas Personel TNI dan POLRI Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI’.

Panglima TNI dan Kapolri bersama 4500 Personel TNI berolahraga bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. (Foto:Ist)

Momen kebersamaan TNI_Polri lainnya terus berusaha digalang oleh Panglima TNI dengan Kapolri dengan mempergunakan berbagai kesempatan seperti pada Bulan Ramadhan mengadakan safari ramadhan di beberapa daerah. Pengamanan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, pemecahan rekor Muri untuk tarian kolosal poco-poco dan Gemu Famire dan sebagainya.    Melalui pemberitaan di media massa dan  viral video di media sosial tentang kebersamaan TNI-Polri diharapkan rintisan sinergitas TNI-Polri dapat diwujudkan secara nyata dan membudaya di kalangan prajurit TNI dan anggota Polri dari tingkat bawah hingga tingkat atas.

 

AKAR DAN IDENTIFIKASI KONFLIK

Hubungan ‘panas-dingin’ TNI-Polri pada masa lampau terjadi karena banyak faktor diantaranya disiplin, penegakan hukum, serta keteladanan pimpinan pada kedua institusi yang amat lemah. Faktor lain, faktor psikologis sering menjadi pemicu bentrokan di lapangan, masalah kecil seperti saling pandang atau senggolan saja bisa menimbulkan perkelahian antarkorps.

Pengamat militer Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri selaku Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang menulis diHarian Kompas tertanggal 14 Desember 2014, berpendapat efek dari diterbitkannya TAP MPR No VI dan VII Tahun 2000 yang lahir di tengah euforia reformasi telah memisahkan secara ”mutlak-diametral” fungsi pertahanan-keamanan (hankam) mengakibatkan tidak terpadunya penanganan masalah itu. Fungsi keamanan mutlak diemban oleh Polri, fungsi pertahanan jadi ranah TNI dengan penekanan hanya untuk menghadapi ancaman militer dari luar. Padahal, kenyataannya kedua fungsi bersifat overlapping, masalah keamanan dapat berkembang eskalatif, terkadang tak bisa diprediksi, sehingga secara cepat memasuki ranah pertahanan karena telah mengancam kedaulatan, keselamatan bangsa, dan keamanan negara.

Sedangkan Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendro Priyono dalam bukunya “Dari Terorisme sampai Konflik TNI-Polri : Renungan dan Refleksi Menjaga Keutuhan NKRI”  menyebutkan konflik TNI-Polri sebagai alat Negara, bukan semata-mata karena kesalahan kepemimpinan dan manajemen saja, tetapi lebih pada kesalahan dalam administrasi negara Republik Indonesia.  Administrasi pemerintahan Negara RI yang menempatkan TNI di bawah supervisi Menteri Pertahanan sedangkan Polri langsung di bawah Presiden RI, dirasakan sangat menggangu psikologi para prajurit yang semakin condong ke arah pudarnya rasa ikatan jiwa korsa dengan anggota-anggota Polri sebagai sesama alat negara. Pembiaran terhadap situasi kondisi demikian juga dapat mendatangkan bahaya besar, berupa kecurigaan politik dalam penyalahgunaan Polri oleh alat penguasa Negara. Kecurigaan politik itu berawal dari kedudukan Presiden RI yang langsung membawahi Polri, karena dengan hubungan yang langsung tersebut memungkinkan presiden dapat bermain mata dengan Polri tanpa keterlibatan pihak ketiga.

Sedangkan dari Makalah Pasis Sespimen Polri tahun 2013 yang berjudul “Implementasi Sinergitas TNI dan Polri Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Memantapkan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri“ dapat disebutkan identifikasi beberapa kendala sinergitas TNI-Polri, pertama belum adanya pemahaman yang sama di antara aparat Polri dan TNI khususnya pada level pelaksana, terkait mekanisme tehnis perbantuan terhadap 5 jenis kegiatan yang disepakati (menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja; menghadapi kerusuhan massa; menangani konflik sosial; menangani kelompok kriminal bersenjata; dan mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan).

Kedua, belum adanya SOP masing-masing institusi mengenai mekanisme tehnis perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Harkamtibmas  yang memberikan arahan teknis yang jelas dan pasti, yang berdampak  personil tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan, sehingga pada tataran pelaksanaannya lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan baik antar pimpinan kedua institusi tersebut dan juga dinamika politik yang terjadi.

Ketiga, belum adanya anggaran khusus yang dialokasikan dalam APBN maupun APBD yang mendukung terselenggaranya perbantuan TNI kepada Polri sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Dari identifikasi beberapa kendala sinergitas tersebut terungkap hal-hal krusial hubungan TNI-Polri yaitu faktor keteladanan pimpinan, gengsi personel/korps, kesalahan administrasi negara yaitu dipisahkannya fungsi pertahanan oleh TNI dan keamanan oleh Polri serta rantai birokrasi Polri yang langsung di bawah Presiden, belum adanya mekanisme perbantuan TNI ke Polri,dan belum adanya anggaran khusus perbantuan TNI ke Polri.

MEWUJUDKAN SINERGITAS  

Dari akar dan identifikasi kendala sinergitas TNI-Polri, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah mengawali untuk mencairkannya dengan mengintensifkan komunikasi, koordinasi pimpinan di tingkat atas. Hal ini merupakan modal penting untuk membuka jalan bagi pejabat TNI-Polri tingkat staf dan satuan-satuan bawahnya guna mempererat komunikasi guna membangun sinergitas TNI-Polri secara nyata di lapangan. Intensifnya hubungan pimpinan TNI-Polri tersebut juga dapat meredam gengsi antar personel/korps. Sedangkan kendala dalam administrasi negara juga dapat dimusyawarahkan antar kedua pimpinan kemudian ditindak lanjuti di tingkat staf untuk dilanjutkan di tingkat DPR. Hal ini penting guna penyesuaian hal-hal yang harus diperbaiki sesuai cita-cita ideal yang ingin dicapai kedua pihak dalam sistem pemerintahan negara yang baik dan benar dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara oleh TNI dan Polri.

Sedangkan masalah teknis Polri di lapangan, dalam makalahnya Pasis Sespimen Polri tahun 2013 mengusulkan beberapa langkah nyata ke depan yang melibatkan kedua instansi, yaitu pertama menyusun SOP yang mengatur mengenai sistem perbantuan TNI kepada Polri yang memuat sistem perbantuan pada bidang personel, anggaran serta sarana prasarana yang diperlukan dalam pemelihaaraan keamanan.

Kedua, menyusun komitmen antara yang memuat kesepakatan bersama dalam Polri dan TNI penanganan gangguan keamanan sehingga dapat menekan adanya ego sektoral masing-masing instansi.

Ketiga, menyusun pertelaan tugas yang jelas  antara Polri dan TNI yang mengatur hubungan koordinatif  dalam penanganan unjuk rasa maupun mogok kerja, kerusuhan massa, konflik sosial, kelompok kriminal bersenjata; dan mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan sesuai dengan peran dan fungsinya masing yang disesuaikandengan ancaman yang dihadapi dan jelas batas waktunya serta ada kriteria Kodal dari Polri ke TNI.

Keempat, melaksanakan sosialisasi dan internalisasi terkait SOP tentang sistem perbantuan kepada seluruh personel guna meminimalisir terjadinya perbedaan persepsi pada level bawah khusunya dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa maupun mogok kerja, kerusuhan massa, konflik sosial, kelompok kriminal bersenjata; dan mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan.

Guna mewujudkan sinergitas TNI-Polri, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., telah membuka jalan melalui berbagai metode seperti sosialisasi sinergitas TNI-Polri melalui banner di seluruh satuan TNI, mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Kapolri dalam berbagai even nasional untuk melibatkan kediua instansi agar terjalin erat serta metode-metode kebersamaan lainnya.  Hal ini merupakan langkah awal yang penting guna ditindaklanjuti staf dibawahnya agar potensi konflik dan berbagai permasalahan TNI-Polri yang selama ini menderanya dapat dipecahkan secara bersama.

Melalui jalinan komunikasi yang dirintis, dibangun dan diintensifkan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.IP., selaku Panglima TNI ke-17 diharapkan ke depan sinergitas dan soliditas TNI-Polri di bumi nusantara dapat secara nyata diwujudkan dengan kokoh.  Yang terpenting langkah selanjutnya apabila bangunan sinergitas telah diwujudkan adalah memeliharanya agar membudaya di kedua instansi. Dengan demikian apabila sinergitas TNI-Polri telah menjadi sendi kedua instanti maka keberadaan TNI-Polri akan menjadi aset pemerintah Indonesia yang berharga dan berarti karena mampu memberikan darma bakti, jauh dari konflik, dapat menjamin  ketenteraman dan persatuan di masyarakat serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Penulis : Yuni Dwianti (Bisnismetro.co.id)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here